JAKARTA, DBN.CO.ID – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendukung keputusan Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional.
Meski demikian, DPR menegaskan bahwa pemberian sanksi etik tidak boleh menjadi akhir dari penanganan perkara. Proses hukum pidana harus tetap berjalan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya pemberi perintah dalam aktivitas penyadapan tersebut.
Dikutip dari laman resmi DPR RI, Rabu (11/11/2026), Abdullah mengapresiasi langkah Polri yang telah menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Ahrie Sonta hingga menjatuhkan sanksi PTDH.
"Kami mengapresiasi langkah Polri menegakkan pertanggungjawaban etik melalui sidang KKEP (Komisi Kode Etik Profesi Polri) terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution," kata Abdullah dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria.
Menurut politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, penegakan kode etik harus memberikan efek jera kepada setiap anggota kepolisian yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.
"Penegakan tanggung jawab etik memang harus ada efek jera bagi siapapun yang menyalahgunakan kewenangan, bahwa tidak ada yang kebal hukum di negara demokrasi," tegasnya.
Ahrie Sonta Dijatuhi Sanksi PTDH
Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta Nasution menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri di Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
