Komisi III Jadwalkan Rapat dengan Kapolri
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR, Komisi III berencana meminta penjelasan langsung dari Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.
Rapat kerja dijadwalkan membahas pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat dan tokoh nasional lainnya.
DPR juga akan meminta penjelasan mengenai proses pembuktian, pemeriksaan para tersangka, serta pembenahan pengawasan internal kepolisian.
"Kami juga akan meminta penjelasan mengenai kelengkapan pengusutan, perlindungan proses pembuktian, dan penyelesaian pertanggungjawaban sesuai hukum," tutup Abdullah.
Kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan penggunaan kewenangan aparat penegak hukum serta perlindungan informasi pribadi dan komunikasi pejabat negara.
Meski sanksi etik telah dijatuhkan terhadap Ahrie Sonta, proses banding dan penyidikan pidana masih berlangsung. Pertanggungjawaban pidana para tersangka tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
