Sidang yang berlangsung sejak pagi hingga malam tersebut berakhir dengan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Ahrie Sonta.
Dalam pemeriksaan etik, Ahrie dinyatakan melakukan pelanggaran terkait penggunaan kewenangan dan akses terhadap perangkat teknologi kepolisian untuk kegiatan penyadapan yang tidak sesuai dengan prosedur.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menyampaikan bahwa majelis etik telah memeriksa keterangan saksi dan barang bukti sebelum menjatuhkan sanksi.
Namun, Ahrie Sonta menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut. Dengan demikian, proses pemeriksaan etik masih berlanjut melalui mekanisme komisi banding Polri.
Kasus yang menjerat Ahrie Sonta merupakan bagian dari penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat dan tokoh nasional.
Selain Ahrie, terdapat tiga tersangka lain yang disebut akan menjalani proses sidang etik, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
DPR Minta Dalang Penyadapan Diungkap
Abdullah menilai penjatuhan sanksi etik harus diikuti langkah penyidikan pidana yang menyeluruh.
