Ia menegaskan setiap dugaan keterlibatan seseorang harus dibuktikan melalui proses hukum yang profesional dan tidak diskriminatif.
"Ketegasan hukum akan semakin kuat ketika didukung pemeriksaan yang lengkap dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pihak harus memperoleh perlakuan yang setara, dan setiap dugaan harus dibuktikan," ungkapnya.
Soroti Pengawasan Internal Polri
Lebih lanjut, Abdullah meminta Polri menjelaskan langkah pembenahan sistem pengawasan internal setelah terungkapnya dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan perangkat penyadapan.
Menurutnya, evaluasi tidak cukup hanya dilakukan dengan memberikan sanksi kepada anggota yang dinyatakan melanggar kode etik.
Kepolisian juga perlu memperbaiki mekanisme pengendalian akses terhadap perangkat teknologi serta memastikan setiap kegiatan penyadapan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
"Penjelasan perlu menunjukkan bagaimana akses terhadap perangkat dibatasi dan penggunaan kewenangan diperiksa," ujarnya.
Abdullah menilai pengawasan yang ketat diperlukan agar fasilitas dan teknologi yang dimiliki kepolisian tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum.
