Menurutnya, penyidik perlu mengungkap bagaimana aktivitas penyadapan dilakukan, siapa yang memberikan perintah, serta pihak yang menerima dan memanfaatkan informasi hasil penyadapan.
"Penegakan etik merupakan langkah penting dalam pertanggungjawaban profesi. Pengusutan pidana perlu menjelaskan siapa yang menjalankan, siapa yang memerintahkan, serta untuk kepentingan apa penyadapan dilakukan, berdasarkan bukti yang dapat diuji," ujarnya.
Abdullah meminta kepolisian menelusuri penggunaan akses terhadap perangkat teknologi, jalur pemberian perintah, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Ia menekankan pentingnya pemeriksaan berdasarkan peran masing-masing pihak sehingga pertanggungjawaban hukum tidak hanya ditentukan berdasarkan jabatan atau pangkat.
Menurutnya, pengungkapan perkara harus didukung bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah VI tersebut juga mengingatkan pentingnya pengamanan barang bukti elektronik, terutama catatan penggunaan akses dan informasi mengenai dugaan penghapusan data.
"Pengamanan bukti elektronik juga perlu menjadi perhatian, termasuk catatan akses dan informasi yang relevan dengan dugaan penghapusan data," katanya.
Selain pemeriksaan terhadap barang bukti elektronik, Abdullah meminta penyidik memastikan para saksi dapat memberikan keterangan secara aman.
