PURWAKARTA, DBN.CO.ID – Sejumlah pengusaha media lokal di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, berharap pemerintah daerah membuka akses kerja sama publikasi secara lebih transparan dan memberikan kesempatan yang setara kepada perusahaan media untuk menjadi mitra penyebarluasan informasi pembangunan.
Harapan tersebut muncul menyusul penerapan persyaratan verifikasi Dewan Pers dalam kerja sama publikasi antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan perusahaan media.
Kebijakan tersebut dinilai perlu disertai penjelasan terbuka mengenai dasar hukum, kriteria, serta mekanisme pelaksanaannya agar dapat dipahami oleh seluruh pelaku usaha media, khususnya perusahaan pers lokal.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Internasional (DPC ASWIN) Kabupaten Purwakarta, Yosep Hamdi Aswin, mengatakan pihaknya mendukung upaya pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola kerja sama yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, ia menilai penerapan persyaratan administratif harus disosialisasikan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kesenjangan kesempatan bagi perusahaan media.
Dikutip dari pemberitaan JendelaNusantara.com, Jumat (13/11/2026), Yosep menegaskan bahwa perusahaan media tidak meminta pemerintah mengabaikan aturan dalam penggunaan anggaran publikasi.
"Kami memahami pemerintah daerah harus bekerja berdasarkan aturan, termasuk dalam penggunaan anggaran publikasi. Yang kami harapkan adalah adanya penjelasan terbuka mengenai persyaratan dan mekanismenya, sehingga semua perusahaan media memiliki pemahaman dan kesempatan yang sama," kata Yosep.
Menurutnya, perusahaan media lokal memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi mengenai program pemerintah, kebijakan publik, serta perkembangan pembangunan daerah.
