Karena itu, mekanisme kemitraan publikasi diharapkan dapat dijalankan secara objektif dan memberikan kesempatan kepada perusahaan media yang memenuhi ketentuan untuk ikut berpartisipasi.
Persyaratan Verifikasi Dewan Pers Dipertanyakan
Yosep meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Purwakarta memberikan penjelasan mengenai penerapan persyaratan verifikasi Dewan Pers dalam kerja sama publikasi pemerintah daerah.
Ia mempertanyakan apakah verifikasi tersebut merupakan persyaratan yang berlaku secara menyeluruh atau kriteria administratif yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan tertentu dalam pengadaan jasa publikasi.
Menurutnya, penjelasan tersebut diperlukan agar perusahaan media memahami dasar kebijakan dan dapat mempersiapkan dokumen yang dipersyaratkan.
Yosep juga menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi maupun sosialisasi menyeluruh mengenai penerapan kebijakan tersebut.
Kondisi itu dikhawatirkan menimbulkan perbedaan pemahaman di kalangan pengusaha media, terutama perusahaan pers lokal yang selama ini turut berkontribusi dalam penyebarluasan informasi daerah.
Ia menegaskan bahwa keberadaan perusahaan pers dan persyaratan administratif untuk memperoleh kerja sama publikasi pemerintah merupakan dua hal yang perlu dibedakan.
