Aktivitas jurnalistik perusahaan pers berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sedangkan kerja sama publikasi yang menggunakan anggaran pemerintah harus mengikuti ketentuan administrasi serta pengelolaan keuangan negara atau daerah.
Karena itu, menurut Yosep, persyaratan kerja sama harus diterapkan secara transparan tanpa menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap perusahaan media tertentu.
Jangan Ada Kesan Anak Emas dan Anak Tiri
Yosep mengingatkan agar kebijakan kerja sama publikasi tidak menciptakan kesenjangan kesempatan antara perusahaan media yang telah lama bermitra dengan pemerintah dan media lokal lainnya.
Ia menilai pemerintah daerah perlu memastikan seluruh perusahaan media memperoleh informasi yang sama mengenai persyaratan dan mekanisme pengajuan kemitraan.
"Kami tidak meminta pemerintah mengabaikan aturan. Justru kami ingin semua berjalan sesuai aturan, tetapi penerapannya harus transparan dan memberikan kesempatan yang wajar kepada perusahaan media daerah. Jangan sampai ada kesan anak emas dan anak tiri," ujarnya.
Menurutnya, keberadaan media lokal juga memiliki peran dalam mendukung keterbukaan informasi publik sekaligus mengawasi jalannya pembangunan daerah.
Di sisi lain, perusahaan media memiliki kebutuhan operasional untuk menjaga keberlangsungan usaha, membiayai kegiatan redaksi, meningkatkan kualitas pemberitaan, serta mengembangkan teknologi informasi.
