KPK Belum Prioritaskan Pendalaman Klaim Rp70 Miliar Fahd Arafiq soal Muktamar NU
Kamis, 19 November 2026 | 22:44 WIB
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/11). Ia menyebut penyidik masih fokus pada dua klaster perkara di lingkungan ATR/BPN dan belum memprioritaskan pendalaman klaim Rp70 miliar Fahd Arafiq.
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memprioritaskan pendalaman pengakuan tersangka Fahd El Fouz Arafiq soal aliran dana Rp70 miliar untuk Muktamar NU 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut penyidik masih fokus mengusut dua klaster perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
"KPK tentu masih akan fokus terhadap substansi di pokok perkara," kata Budi, Kamis (19/11).
Klaster pertama, dugaan suap dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kementerian ATR/BPN. Klaster kedua, penerimaan lain atau gratifikasi oleh oknum di kementerian tersebut.
Menurut Budi, dalam peristiwa tertangkap tangan, tim menemukan uang dalam jumlah cukup besar yang diduga diperoleh para oknum di Kementerian ATR/BPN. Temuan itu tidak hanya terkait layanan pertanahan, tetapi juga diduga berkaitan dengan setoran rutin dari kantor maupun kantor wilayah.
"Sehingga penyidikan yang dilakukan KPK difokuskan di dua klaster itu dulu," ujarnya.
Meski demikian, Budi memastikan laporan masyarakat terkait pengakuan Fahd tetap akan dipelajari dan dianalisis sebagai bahan pengayaan penyidikan.
Baca Juga: Media Lokal Pertanyakan Kerja Sama Publikasi Pemkab Purwakarta, Minta Transparansi dan Kesetaraan
Fahd El Fouz Arafiq, politikus Partai Golkar yang berstatus tersangka, sebelumnya mengaku memberikan Rp70 miliar sebagai dana talangan Muktamar NU. Pengakuan itu ia sampaikan usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK pada 17 November. Ia juga menyebut kasus yang menjeratnya sebagai "salah tangkap".
Klaim tersebut dibantah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Ipul menegaskan tidak ada kaitan antara dana itu dengan praktik korupsi dan meminta bukti konkret.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada September 2026. KPK menetapkan delapan tersangka dan menyita uang sekitar Rp106,3 miliar. Perkara ini terkait dugaan suap pembukaan blokir HGB di Kabupaten Bogor.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan apakah klaim Rp70 miliar itu akan dinaikkan menjadi penyidikan baru.
Diterbitkan: 19 November 2026, 22:44 WIB · Diperbarui: 19 November 2026, 22:50 WIB
Berikan Opinimu
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE
Terkini
Nyalakan notifikasi untuk mendapatkan update berita terkini dari Distrik Banten News.