Menjaga "Kewarasan" Checks and Balances: Catatan Kritis atas Batas Toleransi Manuver Lembaga Negara

Pernahkah kita merasa ada yang janggal ketika sebuah keputusan besar di tingkat nasional diambil begitu cepat, tanpa ada ruang diskusi yang cukup di ruang publik, tapi di sisi lain, lembaga yang seharusnya mengoreksi justru memilih diam?

​Dalam teori Hukum Tata Negara, kita sering membanggakan konsep checks and balances. Konsep ini kelihatan sangat ideal di atas kertas: kekuasaan dibagi agar tidak ada satu pun lembaga yang bisa berjalan semaunya sendiri. DPR mengawasi Presiden, Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang, dan peradilan menjaga keadilan. Tapi, ketika praktik di lapangan menunjukkan lembaga-lembaga ini lebih sering berkompromi ketimbang saling mengawasi, pertanyaannya, siapa sebenarnya yang sedang kita kontrol?

​Fenomena intervensi kebijakan yang sering kali tumpang tindih antara eksekutif dan legislatif akhir-akhir ini membawa kita pada satu titik refleksi penting. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, DPR memang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Namun, proses pembentukannya sering kali terasa sebagai bentuk formalitas belaka ketika mayoritas koalisi di parlemen berada di dalam genggaman kekuasaan eksekutif. Ketika garis batas antara pengawas dan yang diawasi menjadi buram, mekanisme checks and balances kehilangan taringnya.

​Di sinilah letak persoalan utamanya. Lembaga perwakilan rakyat yang seharusnya menjadi corong aspirasi publik justru kerap bertindak sebagai "perpanjangan tangan" pengesahan produk hukum yang minim partisipasi bermakna atau meaningful participation. Padahal, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menegaskan bahwa partisipasi publik yang bermakna mensyaratkan tiga hal: hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapat tersebut. Sayangnya, dalam praktiknya, asas ini sering kali diperlakukan sekadar sebagai syarat administratif, bukan substansi demokrasi.

​Sebagai mahasiswa hukum, jujur saja, kadang kita merasa lelah menghafal teori pemisahan kekuasaan ala Montesquieu kalau pada akhirnya realitas politik jauh lebih dominan dibanding naskah konstitusi. Hukum sering kali diposisikan sebagai alat legitimasi kekuasaan, bukan sebagai pembatas kekuasaan itu sendiri (limitation of power). Konstitusi kita, UUD 1945, sudah merancang desain kelembagaan yang sedemikian rupa agar tercipta keseimbangan. Namun, desain yang bagus di atas kertas akan runtuh jika para penyelenggara negaranya kehilangan etika ketatanegaraan.

​Oleh karena itu, mengembalikan marwah checks and balances bukan cuma soal merevisi undang-undang atau memperkuat kewenangan lembaga tertentu. Ini soal keberanian moral penegak hukum dan penjaga konstitusi untuk bersikap objektif. Mahkamah Konstitusi, misalnya, harus konsisten memposisikan diri sebagai the guardian of the constitution yang tidak mudah goyah oleh angin politik praktis. Publik juga tidak boleh lelah bersuara, karena tanpa tekanan sosial yang sehat, hukum tata negara kita hanya akan menjadi panggung bagi mereka yang memegang kendali.

​Konstitusi tidak ditulis untuk melanggengkan kekuasaan, melainkan untuk melindungi hak-hak warga negara dari kesewenang-wenangan. Kalau mekanisme koreksi antarlembaga ini terus tumpul, maka yang tersisa dari negara hukum kita hanyalah cangkang prosedural tanpa esensi keadilan.