Ketika Hakim Menjadi Pembentuk Norma: Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Negara Hukum

Pernah kepikiran nggak, siapa sebenarnya yang bikin aturan di negara kita? Jawaban buku teksnya gampang: DPR bersama Presiden. Tapi belakangan, palu hakim Mahkamah Konstitusi (MK) makin sering ikut "menulis" aturan. Putusan 135/PUU-XXII/2024 yang dibacakan 26 Juni 2025 langsung mengguncang ruang politik nasional. Bahkan, sejumlah anggota DPR menilai MK sudah melampaui batas kewenangannya. Pertanyaannya bukan lagi sekadar "boleh atau nggak", tapi sampai mana MK boleh melangkah. Menurut gue, MK boleh memberi pemaknaan baru pada norma dalam keadaan tertentu, tapi tetap harus ada pagarnya supaya nggak mengambil alih pekerjaan DPR dan Presiden.

Mahkamah Konstitusi dan Konsep Negative Legislator

Biar nyambung, kita mulai dari teorinya dulu. Konsep negative legislator diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Intinya, pengadilan konstitusi berperan membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, sedangkan membuat undang-undang pada dasarnya tetap menjadi tugas lembaga pembentuk undang-undang (positive legislator). Jadi, MK ibarat tukang coret, bukan penulis. Di Indonesia, kewenangan MK memang salah satunya menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Logikanya jelas: DPR dan Presiden memiliki mandat demokratis melalui pemilihan umum, sedangkan hakim konstitusi tidak dipilih langsung oleh rakyat. Kalau hakim terlalu bebas membuat aturan, legitimasi demokratisnya menjadi pertanyaan.

Ketika Putusan MK Membentuk Norma Baru

Masalahnya, praktik di lapangan nggak sehitam-putih teori. Dalam ketatanegaraan modern, pemisahan tegas dua peran itu sulit dipertahankan secara kaku, apalagi kalau ada kekosongan hukum, norma yang nggak jelas, atau kebutuhan mendesak untuk melindungi hak konstitusional warga. Makanya, MK sering menggunakan putusan bersyarat, misalnya suatu norma dinyatakan konstitusional sepanjang dimaknai dengan cara tertentu. Secara praktis, pemaknaan seperti itu bisa membentuk norma baru.

Contoh paling panas ya Putusan 135 tadi. Dalam putusan tersebut, MK menetapkan pemisahan Pemilu nasional dan Pemilu lokal dengan jeda waktu tertentu. Hal ini membuat MK dinilai bertransformasi dari negative legislator menjadi positive legislator karena tidak sekadar membatalkan norma, tetapi juga menentukan model penyelenggaraan Pemilu. Sebagian pihak menganggap ini sebagai terobosan, sementara sebagian lainnya menilai putusan tersebut melampaui kewenangan MK dan mempersoalkan kesesuaiannya dengan Pasal 22E UUD 1945 tentang Pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Sementara itu, MK mendasarkan putusannya pada penafsiran konstitusi dan kebutuhan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas. Jadi, jelas ini bukan perdebatan receh.

Batas Kewenangan MK dalam Negara Hukum

Nah, di sini gue ambil posisi. MK boleh memberi pemaknaan baru, tapi hanya kalau ada alasan kuat. Misalnya, ada kekosongan hukum yang merugikan hak konstitusional warga, nggak ada jalan lain yang lebih wajar, dan putusannya nggak masuk terlalu jauh ke wilayah kebijakan terbuka (open legal policy) milik pembentuk undang-undang. Putusan juga seharusnya mempertimbangkan konsistensi dengan putusan sebelumnya.

Soalnya, Putusan 135 sendiri dikritik karena dianggap berbeda dengan Putusan 55/PUU-XVII/2019. Dalam putusan sebelumnya, MK memberikan beberapa alternatif model keserentakan Pemilu yang dapat dipilih pembentuk undang-undang. Sementara itu, dalam Putusan 135, MK menetapkan satu model pemisahan Pemilu nasional dan lokal. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan tentang batas peran MK dan ruang kebijakan yang seharusnya dimiliki DPR serta Presiden. Kalau pertimbangan hukumnya nggak jelas, kepastian hukum ikut goyah.

Ada juga efek lanjutan yang nggak bisa diabaikan. Pemisahan Pemilu nasional dan lokal berpotensi menimbulkan persoalan jadwal Pemilu dan masa jabatan DPRD. Bahkan, dalam Putusan 124/PUU-XXIII/2025, MK menyatakan bahwa ketentuan terkait belum ditindaklanjuti atau dinormakan oleh pembentuk undang-undang. Artinya, pelaksanaan putusan tersebut masih membutuhkan penyesuaian melalui pembentukan aturan. Di sinilah prinsip checks and balances diuji: MK mengawasi pembuat UU, tapi MK sendiri juga perlu memiliki batasan yang jelas dan kesadaran untuk tidak mengambil alih peran lembaga lain.

Jadi kesimpulannya, Pemaknaan baru boleh dilakukan dalam keadaan tertentu, dengan alasan yang kuat, konsisten, dan tetap menyisakan ruang buat DPR dan Presiden menyusun aturan turunannya. Kalau garisnya kabur, yang rugi bukan cuma lembaga negara, tapi kita semua sebagai warga yang membutuhkan kepastian hukum. Negara hukum itu soal siapa yang berwenang, bukan siapa yang paling berani mengambil keputusan.