Ketika Regulasi Membatasi Pers: Menguji Kemerdekaan Jurnalistik Dalam RUU Penyiaran 2024

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran Tahun 2024 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi perhatian berbagai kalangan, khususnya insan pers. Sejumlah ketentuan dalam draf RUU tersebut menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi ruang kebebasan berekspresi, menghambat kerja jurnalistik, hingga membuka peluang pengendalian terhadap informasi yang disampaikan kepada publik.

Persoalan ini bukan sekadar menyangkut perubahan regulasi di bidang penyiaran. Lebih dari itu, pembahasan RUU Penyiaran berkaitan erat dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta jaminan kemerdekaan pers dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya.

Perlu dipahami bahwa pers bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik dan prinsip-prinsip profesionalisme. Informasi yang disampaikan kepada publik harus melalui proses verifikasi, mengungkap berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat, serta menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan kekuasaan.

Apabila ruang gerak pers dibatasi melalui regulasi yang berpotensi menimbulkan persoalan, masyarakat dapat kehilangan salah satu instrumen penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kehidupan demokrasi.

Jika merujuk pada draf RUU Penyiaran versi 27 Maret 2024, terdapat sejumlah pasal yang menjadi sorotan dan perlu dikaji secara kritis.

1. Pasal 50B Ayat (2) Huruf C: Larangan Penayangan Eksklusif Jurnalistik Investigasi

Ketentuan mengenai larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi menuai kritik karena jurnalistik investigasi merupakan salah satu bagian penting dari kerja pers.

Melalui kerja investigasi, insan pers dapat mengungkap berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan publik, mulai dari dugaan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, hingga berbagai praktik yang merugikan masyarakat.

Ketentuan tersebut dinilai berpotensi tidak sejalan dengan semangat Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin kemerdekaan pers serta memberikan perlindungan terhadap hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.

2. Pasal 8A Ayat (1) Huruf Q dan Pasal 42 Ayat (2): Kewenangan KPI dalam Menyelesaikan Sengketa Jurnalistik

Kedua ketentuan tersebut menjadi perhatian karena memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik di bidang penyiaran.

Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan Dewan Pers yang selama ini memiliki mandat dalam menangani persoalan terkait pemberitaan pers.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) Huruf D Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers memiliki tugas memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Oleh karena itu, pembagian kewenangan antara KPI dan Dewan Pers perlu dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun persoalan dalam praktik jurnalistik.

3. Pasal 50B Ayat (2) Huruf K: Larangan Konten Siaran Berisi Berita Bohong, Fitnah, Penghinaan, dan Pencemaran Nama Baik

Ketentuan ini juga perlu mendapatkan perhatian serius. Larangan terhadap penyebaran berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik pada dasarnya berkaitan dengan perlindungan masyarakat.

Namun, rumusan norma hukum harus dibuat secara jelas, terukur, dan tidak menimbulkan multitafsir. Apabila batasan tersebut tidak dirumuskan secara konkret, terdapat potensi ketentuan ini digunakan untuk mempersoalkan pemberitaan yang bersifat kritis, khususnya ketika pers menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan maupun penyelenggaraan kekuasaan.

Pers Harus Tetap Menjadi Pilar Demokrasi

Pada akhirnya, DPR perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap draf RUU Penyiaran sebelum melanjutkan pembahasannya. Setiap pasal yang berpotensi memengaruhi kemerdekaan pers harus dikaji kembali dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan berekspresi, serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Proses pembahasan juga perlu melibatkan berbagai elemen, mulai dari Dewan Pers, organisasi profesi jurnalistik, akademisi, mahasiswa, hingga masyarakat sipil.

Regulasi memang diperlukan untuk menciptakan tata kelola penyiaran yang sehat dan bertanggung jawab. Namun, regulasi tidak seharusnya menjadi instrumen yang justru mempersempit ruang kebebasan pers.

Pers bukan sekadar penyampai informasi, melainkan juga memiliki fungsi pendidikan, kontrol sosial, dan penyambung aspirasi masyarakat.

Sebab, dalam negara demokrasi, pers yang merdeka merupakan salah satu fondasi penting untuk memastikan kekuasaan tetap berada dalam pengawasan publik. Ketika kemerdekaan pers terancam, hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran pun patut dipertanyakan.