Media Lokal Pertanyakan Kerja Sama Publikasi Pemkab Purwakarta, Minta Transparansi dan Kesetaraan

PURWAKARTA, DBN.CO.ID – Sejumlah pengusaha media lokal di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, berharap pemerintah daerah membuka akses kerja sama publikasi secara lebih transparan dan memberikan kesempatan yang setara kepada perusahaan media untuk menjadi mitra penyebarluasan informasi pembangunan.

Harapan tersebut muncul menyusul penerapan persyaratan verifikasi Dewan Pers dalam kerja sama publikasi antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan perusahaan media.

Kebijakan tersebut dinilai perlu disertai penjelasan terbuka mengenai dasar hukum, kriteria, serta mekanisme pelaksanaannya agar dapat dipahami oleh seluruh pelaku usaha media, khususnya perusahaan pers lokal.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Internasional (DPC ASWIN) Kabupaten Purwakarta, Yosep Hamdi Aswin, mengatakan pihaknya mendukung upaya pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola kerja sama yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, ia menilai penerapan persyaratan administratif harus disosialisasikan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kesenjangan kesempatan bagi perusahaan media.

Dikutip dari pemberitaan JendelaNusantara.com, Jumat (13/11/2026), Yosep menegaskan bahwa perusahaan media tidak meminta pemerintah mengabaikan aturan dalam penggunaan anggaran publikasi.

"Kami memahami pemerintah daerah harus bekerja berdasarkan aturan, termasuk dalam penggunaan anggaran publikasi. Yang kami harapkan adalah adanya penjelasan terbuka mengenai persyaratan dan mekanismenya, sehingga semua perusahaan media memiliki pemahaman dan kesempatan yang sama," kata Yosep.

Menurutnya, perusahaan media lokal memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi mengenai program pemerintah, kebijakan publik, serta perkembangan pembangunan daerah.

Karena itu, mekanisme kemitraan publikasi diharapkan dapat dijalankan secara objektif dan memberikan kesempatan kepada perusahaan media yang memenuhi ketentuan untuk ikut berpartisipasi.

Persyaratan Verifikasi Dewan Pers Dipertanyakan

Yosep meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Purwakarta memberikan penjelasan mengenai penerapan persyaratan verifikasi Dewan Pers dalam kerja sama publikasi pemerintah daerah.

Ia mempertanyakan apakah verifikasi tersebut merupakan persyaratan yang berlaku secara menyeluruh atau kriteria administratif yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan tertentu dalam pengadaan jasa publikasi.

Menurutnya, penjelasan tersebut diperlukan agar perusahaan media memahami dasar kebijakan dan dapat mempersiapkan dokumen yang dipersyaratkan.

Yosep juga menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi maupun sosialisasi menyeluruh mengenai penerapan kebijakan tersebut.

Kondisi itu dikhawatirkan menimbulkan perbedaan pemahaman di kalangan pengusaha media, terutama perusahaan pers lokal yang selama ini turut berkontribusi dalam penyebarluasan informasi daerah.

Ia menegaskan bahwa keberadaan perusahaan pers dan persyaratan administratif untuk memperoleh kerja sama publikasi pemerintah merupakan dua hal yang perlu dibedakan.

Aktivitas jurnalistik perusahaan pers berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sedangkan kerja sama publikasi yang menggunakan anggaran pemerintah harus mengikuti ketentuan administrasi serta pengelolaan keuangan negara atau daerah.

Karena itu, menurut Yosep, persyaratan kerja sama harus diterapkan secara transparan tanpa menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap perusahaan media tertentu.

Jangan Ada Kesan Anak Emas dan Anak Tiri

Yosep mengingatkan agar kebijakan kerja sama publikasi tidak menciptakan kesenjangan kesempatan antara perusahaan media yang telah lama bermitra dengan pemerintah dan media lokal lainnya.

Ia menilai pemerintah daerah perlu memastikan seluruh perusahaan media memperoleh informasi yang sama mengenai persyaratan dan mekanisme pengajuan kemitraan.

"Kami tidak meminta pemerintah mengabaikan aturan. Justru kami ingin semua berjalan sesuai aturan, tetapi penerapannya harus transparan dan memberikan kesempatan yang wajar kepada perusahaan media daerah. Jangan sampai ada kesan anak emas dan anak tiri," ujarnya.

Menurutnya, keberadaan media lokal juga memiliki peran dalam mendukung keterbukaan informasi publik sekaligus mengawasi jalannya pembangunan daerah.

Di sisi lain, perusahaan media memiliki kebutuhan operasional untuk menjaga keberlangsungan usaha, membiayai kegiatan redaksi, meningkatkan kualitas pemberitaan, serta mengembangkan teknologi informasi.

Kerja sama publikasi dengan pemerintah daerah dinilai dapat menjadi salah satu peluang usaha bagi perusahaan media, sepanjang dijalankan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Yosep menegaskan bahwa hubungan kemitraan antara pemerintah dan media tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai transaksi penayangan iklan maupun advertorial.

Menurutnya, kerja sama tersebut juga dapat membantu memperluas jangkauan informasi mengenai kebijakan dan program pembangunan agar lebih mudah diakses masyarakat.

Usulkan Dialog Terbuka dengan Diskominfo

Untuk menghindari perbedaan pemahaman, Yosep mengusulkan Diskominfo Kabupaten Purwakarta mengadakan pertemuan terbuka dengan organisasi wartawan, asosiasi perusahaan media, serta pengelola media lokal.

Forum tersebut diharapkan menjadi ruang komunikasi untuk menjelaskan dasar hukum persyaratan verifikasi Dewan Pers, standar administrasi perusahaan media, mekanisme pengajuan kerja sama, serta kriteria penentuan mitra publikasi pemerintah daerah.

Selain itu, pemerintah daerah diharapkan memberikan informasi mengenai tahapan yang dapat ditempuh perusahaan media apabila belum memenuhi persyaratan tertentu.

Dengan demikian, seluruh perusahaan media memiliki kesempatan mempersiapkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yosep menilai komunikasi yang terbuka dapat mempertemukan kepentingan pemerintah dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran dengan kebutuhan perusahaan media untuk mendapatkan kesempatan usaha yang setara.

"Media lokal juga bagian dari ekosistem informasi daerah. Kami ingin ikut berkontribusi, tumbuh, dan berkembang bersama Purwakarta. Karena itu, yang kami harapkan bukan perlakuan khusus, melainkan kesempatan yang setara, mekanisme yang jelas, dan komunikasi yang terbuka," katanya.

Ia berharap pemerintah daerah dapat membangun pola kemitraan yang profesional, transparan, dan berkeadilan sehingga perusahaan media lokal memiliki ruang untuk berkembang tanpa mengabaikan ketentuan administrasi.

Kerja sama yang sehat antara pemerintah daerah dan perusahaan media diharapkan mampu mendukung keberlangsungan industri pers lokal sekaligus memperkuat penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat.

Adapun penjelasan dari Diskominfo Kabupaten Purwakarta mengenai dasar dan mekanisme persyaratan yang dipersoalkan belum tercantum dalam bahan pemberitaan yang tersedia. (ade)