Irjen Ahrie Sonta Dipecat Buntut Kasus Penyadapan Prabowo, DPR Desak Pengusutan Tuntas

JAKARTA, DBN.CO.ID – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendukung keputusan Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional.

Meski demikian, DPR menegaskan bahwa pemberian sanksi etik tidak boleh menjadi akhir dari penanganan perkara. Proses hukum pidana harus tetap berjalan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya pemberi perintah dalam aktivitas penyadapan tersebut.

Dikutip dari laman resmi DPR RI, Rabu (11/11/2026), Abdullah mengapresiasi langkah Polri yang telah menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Ahrie Sonta hingga menjatuhkan sanksi PTDH.

"Kami mengapresiasi langkah Polri menegakkan pertanggungjawaban etik melalui sidang KKEP (Komisi Kode Etik Profesi Polri) terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution," kata Abdullah dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria.

Menurut politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, penegakan kode etik harus memberikan efek jera kepada setiap anggota kepolisian yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.

"Penegakan tanggung jawab etik memang harus ada efek jera bagi siapapun yang menyalahgunakan kewenangan, bahwa tidak ada yang kebal hukum di negara demokrasi," tegasnya.

Ahrie Sonta Dijatuhi Sanksi PTDH

Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta Nasution menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri di Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

Sidang yang berlangsung sejak pagi hingga malam tersebut berakhir dengan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Ahrie Sonta.

Dalam pemeriksaan etik, Ahrie dinyatakan melakukan pelanggaran terkait penggunaan kewenangan dan akses terhadap perangkat teknologi kepolisian untuk kegiatan penyadapan yang tidak sesuai dengan prosedur.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menyampaikan bahwa majelis etik telah memeriksa keterangan saksi dan barang bukti sebelum menjatuhkan sanksi.

Namun, Ahrie Sonta menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut. Dengan demikian, proses pemeriksaan etik masih berlanjut melalui mekanisme komisi banding Polri.

Kasus yang menjerat Ahrie Sonta merupakan bagian dari penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat dan tokoh nasional.

Selain Ahrie, terdapat tiga tersangka lain yang disebut akan menjalani proses sidang etik, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

DPR Minta Dalang Penyadapan Diungkap

Abdullah menilai penjatuhan sanksi etik harus diikuti langkah penyidikan pidana yang menyeluruh.

Menurutnya, penyidik perlu mengungkap bagaimana aktivitas penyadapan dilakukan, siapa yang memberikan perintah, serta pihak yang menerima dan memanfaatkan informasi hasil penyadapan.

"Penegakan etik merupakan langkah penting dalam pertanggungjawaban profesi. Pengusutan pidana perlu menjelaskan siapa yang menjalankan, siapa yang memerintahkan, serta untuk kepentingan apa penyadapan dilakukan, berdasarkan bukti yang dapat diuji," ujarnya.

Abdullah meminta kepolisian menelusuri penggunaan akses terhadap perangkat teknologi, jalur pemberian perintah, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Ia menekankan pentingnya pemeriksaan berdasarkan peran masing-masing pihak sehingga pertanggungjawaban hukum tidak hanya ditentukan berdasarkan jabatan atau pangkat.

Menurutnya, pengungkapan perkara harus didukung bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah VI tersebut juga mengingatkan pentingnya pengamanan barang bukti elektronik, terutama catatan penggunaan akses dan informasi mengenai dugaan penghapusan data.

"Pengamanan bukti elektronik juga perlu menjadi perhatian, termasuk catatan akses dan informasi yang relevan dengan dugaan penghapusan data," katanya.

Selain pemeriksaan terhadap barang bukti elektronik, Abdullah meminta penyidik memastikan para saksi dapat memberikan keterangan secara aman.

Ia menegaskan setiap dugaan keterlibatan seseorang harus dibuktikan melalui proses hukum yang profesional dan tidak diskriminatif.

"Ketegasan hukum akan semakin kuat ketika didukung pemeriksaan yang lengkap dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pihak harus memperoleh perlakuan yang setara, dan setiap dugaan harus dibuktikan," ungkapnya.

Soroti Pengawasan Internal Polri

Lebih lanjut, Abdullah meminta Polri menjelaskan langkah pembenahan sistem pengawasan internal setelah terungkapnya dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan perangkat penyadapan.

Menurutnya, evaluasi tidak cukup hanya dilakukan dengan memberikan sanksi kepada anggota yang dinyatakan melanggar kode etik.

Kepolisian juga perlu memperbaiki mekanisme pengendalian akses terhadap perangkat teknologi serta memastikan setiap kegiatan penyadapan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

"Penjelasan perlu menunjukkan bagaimana akses terhadap perangkat dibatasi dan penggunaan kewenangan diperiksa," ujarnya.

Abdullah menilai pengawasan yang ketat diperlukan agar fasilitas dan teknologi yang dimiliki kepolisian tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum.

Komisi III Jadwalkan Rapat dengan Kapolri

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR, Komisi III berencana meminta penjelasan langsung dari Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.

Rapat kerja dijadwalkan membahas pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat dan tokoh nasional lainnya.

DPR juga akan meminta penjelasan mengenai proses pembuktian, pemeriksaan para tersangka, serta pembenahan pengawasan internal kepolisian.

"Kami juga akan meminta penjelasan mengenai kelengkapan pengusutan, perlindungan proses pembuktian, dan penyelesaian pertanggungjawaban sesuai hukum," tutup Abdullah.

Kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan penggunaan kewenangan aparat penegak hukum serta perlindungan informasi pribadi dan komunikasi pejabat negara.

Meski sanksi etik telah dijatuhkan terhadap Ahrie Sonta, proses banding dan penyidikan pidana masih berlangsung. Pertanggungjawaban pidana para tersangka tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.