JAKARTA - Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) menyambut terbitnya Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-00001993.AH.01.08.Tahun 2026 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Kongres Wanita Indonesia yang ditetapkan pada 29 Oktober 2026.
Keputusan tersebut menjadi landasan bagi organisasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus melanjutkan berbagai program pemberdayaan perempuan di Indonesia.
Humas KOWANI, Wahyuni Refi Setya Bekti, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum RI atas pelayanan administrasi hukum yang diberikan kepada organisasi tersebut.
Baca Juga: Pemasyarakatan Produktif, Ketahanan pangan Menguat: Langkah Nyata Kanwil Ditjenpas Maluku
“Kami menyambut terbitnya keputusan ini sebagai landasan untuk memperkuat tata kelola dan melanjutkan kerja-kerja KOWANI. Kontribusi seluruh organisasi anggota sangat berarti dalam menjalankan agenda bersama bagi perempuan Indonesia,” ujar Refi dalam keterangannya.
Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Zannuba Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid, KOWANI memprioritaskan sejumlah agenda strategis, mulai dari pemberdayaan ekonomi perempuan, perlindungan perempuan dan anak, hingga penguatan kepemimpinan perempuan muda.
Program tersebut diarahkan untuk memperluas kesempatan perempuan dalam memperoleh penghasilan, mengakses pendidikan, mendapatkan perlindungan, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
Menurut Refi, keberadaan jaringan organisasi anggota KOWANI di berbagai daerah menjadi modal penting untuk memahami persoalan yang dihadapi perempuan secara langsung.
Baca Juga: Bukan Sekadar Menyalurkan Pinjaman: Strategi Bank Mengendalikan Risiko Kredit Melalui Prinsip 5C
Melalui jaringan tersebut, KOWANI berupaya mendorong pertukaran pengalaman dan memperkuat kerja sama antarorganisasi agar program pemberdayaan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
