‎Pemasyarakatan Produktif, Ketahanan pangan Menguat: Langkah Nyata Kanwil Ditjenpas Maluku

Ambon - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku memperkuat komitmen mendukung program ketahanan pangan melalui kolaborasi strategis dengan sejumlah pemangku kepentingan. Upaya tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Aula Serbaguna LPKA Ambon, Kamis (29/10), sebagai langkah mendorong pembinaan kemandirian warga binaan yang produktif dan berkelanjutan.
‎
‎Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Maluku, Ricky Dwi Biantoro, yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengoptimalkan program ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan. Ia menyampaikan bahwa program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan keterampilan dan kemandirian warga binaan.
‎
‎"Ketahanan pangan harus menjadi bagian dari pembinaan yang memberikan manfaat nyata. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, kami ingin warga binaan memiliki keterampilan, pengalaman, dan bekal kemandirian agar siap kembali serta berkontribusi positif di tengah masyarakat," ujar Ricky.
‎
‎Penandatanganan PKS melibatkan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Maluku, Gunawan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku yang diwakili Kepala Bidang Konsumsi Pangan dan Keanekaragaman Pangan, Elisabeth Tan, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Yustianto, serta Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura yang diwakili Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, Jeter Donald Siwalette. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat dukungan teknis, pengembangan kompetensi, dan pendampingan dalam pelaksanaan program ketahanan pangan.
‎
‎Kepala BRMP Maluku, Gunawan, menyatakan dukungannya terhadap pengembangan kegiatan pertanian di lingkungan pemasyarakatan melalui penerapan teknologi dan praktik pertanian yang sesuai dengan potensi daerah.
‎
‎ "Kami berharap kerja sama ini dapat mendorong penerapan teknologi pertanian yang tepat guna, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan kegiatan pertanian sebagai sarana pembelajaran bagi warga binaan," ungkapnya.
‎
‎Dari sektor ketahanan pangan, Elisabeth Tan menekankan pentingnya pemanfaatan potensi pangan lokal serta peningkatan pemahaman mengenai konsumsi pangan yang beragam dan bergizi. Sementara itu, Kepala BPVP, Yustianto, mendorong penguatan keterampilan praktis agar warga binaan memiliki kompetensi yang dapat dimanfaatkan untuk membangun kehidupan mandiri setelah menyelesaikan masa pembinaan.
‎
‎Dukungan akademisi juga menjadi bagian penting dalam kerja sama ini. Jeter Donald Siwalette menyampaikan bahwa perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui penerapan ilmu pengetahuan, inovasi, dan pendampingan. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghadirkan program ketahanan pangan yang terarah, sesuai kebutuhan lapangan, dan berkelanjutan.
‎
‎Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Maluku, Sarwono, menegaskan bahwa keberhasilan program membutuhkan perencanaan, koordinasi, dan konsistensi pelaksanaan di seluruh satuan kerja. 
‎
‎"Kami mendorong seluruh jajaran untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia serta memastikan program berjalan secara terukur dan berkelanjutan, sehingga hasilnya dapat mendukung pembinaan kemandirian warga binaan," tegasnya.
‎
‎Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan dan para kepala unit pelaksana teknis, yaitu Lapas Kelas IIA Ambon, LPKA Kelas II Ambon, Lapas Perempuan Kelas III Ambon, Lapas Kelas III Saumlaki, Lapas Kelas III Saparua, Lapas Kelas III Geser, Lapas Kelas III Bandanaira, Lapas Kelas III Wahai, Rutan Kelas IIA Ambon, serta Bapas Kelas II Ambon. Kehadiran jajaran ini mencerminkan dukungan terhadap pelaksanaan program ketahanan pangan di berbagai satuan kerja pemasyarakatan.
‎
‎Melalui kerja sama lintas sektor ini, Kanwil Ditjenpas Maluku berupaya memperkuat pembinaan kemandirian yang tidak hanya berorientasi pada keterampilan, tetapi juga pada kesiapan warga binaan untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat. Kolaborasi antara instansi pemerintah, lembaga pelatihan, dan perguruan tinggi diharapkan menjadi fondasi bagi pengembangan program ketahanan pangan yang produktif, berdaya guna, serta memberikan kontribusi nyata bagi pemasyarakatan dan masyarakat Maluku.