Wagub Banten Ingatkan Pejabat Tak Tergoda Jabatan dan Korupsi

SERANG – Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengingatkan para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten agar tidak terlena dengan kekuasaan dan jabatan yang dapat membuka peluang terjadinya praktik korupsi.

Peringatan tersebut disampaikan Dimyati saat menutup Workshop Integritas dan Antikorupsi Sektor Eksekutif Pemprov Banten di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Kamis (29/10/2026).

Menurut Dimyati, jabatan merupakan amanah yang memiliki batas waktu. Karena itu, setiap pejabat harus mampu menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

"Kuncinya, harus ditanamkan dalam diri bahwa kita pasti akan berhenti dari jabatan ini. Kalau itu ditanamkan, pasti akan terhindar dari perbuatan tercela," ujar Dimyati.

Ia menegaskan bahwa integritas tidak cukup hanya menjadi slogan dalam birokrasi, tetapi harus diwujudkan melalui kejujuran, tanggung jawab, dan kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan.

Dimyati juga mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah memberikan pembekalan antikorupsi kepada para pejabat di lingkungan Pemprov Banten.

Menurutnya, kegiatan tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran aparatur terhadap risiko penyalahgunaan jabatan dan tindakan yang berpotensi melanggar hukum.

"Program ini sangat bagus supaya para pejabat betul-betul berhati-hati dalam bekerja dan berpikir panjang agar tidak terseret korupsi maupun perbuatan tercela," katanya.

Selain menekankan pentingnya pencegahan korupsi, Dimyati mengingatkan para pejabat agar tidak terjebak dalam persaingan tidak sehat demi mendapatkan kedudukan tertentu.

Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) membangun budaya kerja yang saling mendukung, mengingatkan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi.

"Harus saling asah, asih, asuh. Bahwa kita ini keluarga besar, sehingga harus saling membantu dan mengingatkan," tegasnya.

Dimyati menilai, kolaborasi antarinstansi menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pembangunan daerah. Setiap perangkat daerah diharapkan tidak bekerja secara sektoral, melainkan membangun koordinasi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya nilai keimanan dan ketakwaan sebagai landasan moral bagi aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Melalui penguatan integritas tersebut, Dimyati berharap tata kelola pemerintahan di Provinsi Banten semakin bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

"Maka, perkuat mental integritas dan tetaplah bekerja dengan jujur, adil, dan baik. Intinya tidak korupsi," pungkasnya.