JAKARTA, DBN.CO.ID – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (AS) setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam kasus penyadapan ilegal.
Dikutip dari tayangan Polri TV pada Rabu, (11/11/26). Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa sidang kode etik telah memutuskan dua jenis sanksi terhadap Ahrie Sonta, yakni sanksi etika dan sanksi administratif.
"Dalam sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar diputuskan, yang pertama sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri," ujar Johnny. Selasa, (10/11/26).
Keputusan tersebut merupakan bentuk penegakan kode etik terhadap anggota kepolisian yang dinyatakan melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
Johnny menegaskan bahwa setiap anggota Polri wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran.
"Siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.
Menurut Johnny, penegakan aturan internal tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar, tetapi juga menjadi bagian dari evaluasi untuk menjaga profesionalisme institusi.
Ia menekankan bahwa integritas merupakan salah satu prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh personel kepolisian.
