"Ini merupakan wujud Polri dalam melakukan evaluasi, menjaga integritas institusi, serta memelihara kepercayaan masyarakat melalui penegakan aturan yang objektif, transparan, dan akuntabel," ujarnya.
Berkaitan dengan Dugaan Penyadapan Ilegal
Perkara yang menjerat Ahrie Sonta berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan akses terhadap perangkat teknologi kepolisian dalam kasus penyadapan ilegal.
Baca Juga: Penahanan Kasus Korupsi PT ABM Berlanjut, Kejati Banten Tahan Eks Kepala Divisi Marketing
Dalam proses pemeriksaan etik, majelis menilai adanya pelanggaran terhadap ketentuan profesi kepolisian sehingga menjatuhkan sanksi berat berupa PTDH.
Putusan tersebut menjadi bagian dari proses pertanggungjawaban internal terhadap anggota Polri yang diduga menyalahgunakan kewenangan dalam menjalankan tugas.
Meski demikian, sanksi etik berbeda dengan pertanggungjawaban pidana. Setiap dugaan tindak pidana tetap harus dibuktikan melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Polri Tekankan Integritas dan Akuntabilitas
Melalui keterangan yang disiarkan Polri TV, kepolisian menegaskan bahwa penegakan kode etik harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
