Minggu, 22 November 2026

Dilema Pekerja Informal dan Jebakan Daya Beli Kelas Menengah di Tengah Pertumbuhan Ekonomi

DBN.CO.ID Sabtu, 21 November 2026 | 20:05 WIB
BAGIKAN:
Dilema Pekerja Informal dan Jebakan Daya Beli Kelas Menengah...
0
Dilema Pekerja Informal dan Jebakan Daya Beli Kelas Menengah di Tengah Pertumbuhan Ekonomi
Dokumentasi Unsplash

Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kerap bertengger stabil di kisaran lima persen sering kali menjadi kabar baik di berbagai pemberitaan. Secara makro, capaian tersebut mencerminkan fondasi ekonomi nasional yang tangguh di tengah ketidakpastian global. Namun, jika kita menengok lebih dekat pada realitas dapur masyarakat sehari-hari, muncul sebuah paradoks yang menarik untuk dikaji: pertumbuhan ekonomi yang solid belum sepenuhnya sejalan dengan peningkatan daya beli kelas menengah dan kelompok pekerja informal. Fenomena ini merupakan persoalan krusial dalam kajian ekonomi makro, khususnya yang berkaitan dengan struktur ketenagakerjaan, distribusi pendapatan, dan konsumsi rumah tangga.

Selama lebih dari satu dekade terakhir, struktur perekonomian Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut laporan Badan Pusat Statistik (2024), kontribusi konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Akan tetapi, ketergantungan yang tinggi pada sektor konsumsi membuat perekonomian sangat rentan ketika daya beli masyarakat mulai tergerus. Di lapangan, tekanan biaya hidup mulai dari harga pangan bergejolak, biaya transportasi, hingga kebutuhan pendidikan dan kesehatan menuntut alokasi pendapatan yang semakin besar, sementara kenaikan upah riil tidak selalu mampu mengejar laju kenaikan harga tersebut.

Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan tingginya proporsi pekerja di sektor informal. Data ketenagakerjaan menunjukkan bahwa lebih dari separuh angkatan kerja di Indonesia masih menggantungkan hidup pada sektor informal, seperti pedagang kecil, pekerja lepas, pengemudi transportasi daring, hingga buruh harian. Sebagaimana dijelaskan oleh Todaro dan Smith (2020) dalam kajian ekonomi pembangunan, sektor informal sering kali berfungsi sebagai katup pengaman ketika sektor formal tidak mampu menyerap seluruh pencari kerja, namun di sisi lain sektor ini identik dengan produktivitas rendah, pendapatan yang fluktuatif, dan minimnya jaminan sosial.

Ketika pekerja informal mendominasi pasar tenaga kerja, stabilitas konsumsi jangka panjang menjadi rapuh. Berbeda dengan pekerja formal yang memiliki kepastian gaji bulanan serta perlindungan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan, pekerja informal sangat sensitif terhadap guncangan ekonomi sekecil apa pun. Kenaikan harga bahan bakar atau penurunan permintaan harian langsung berdampak pada berkurangnya uang yang bisa mereka belanjakan. Dalam perspektif teori konsumsi Keynes, kelompok masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah memiliki kecenderungan mengonsumsi marjinal atau _Marginal Propensity to Consume atau MPC_  yang tinggi. Artinya, setiap tambahan pendapatan yang mereka terima hampir seluruhnya akan dibelanjakan kembali ke pasar. Sebaliknya, ketika pendapatan mereka tertekan, perlambatan perputaran uang di tingkat akar rumput akan langsung terasa oleh pelaku usaha mikro dan kecil.

Selain persoalan informalitas kerja, fenomena turun kelasnya sebagian kelompok kelas menengah juga patut mendapat perhatian serius. Penelitian yang dilakukan oleh World Bank (2020) mengenai kelas menengah di Indonesia menyoroti bahwa kelompok ini merupakan penggerak utama penciptaan lapangan kerja dan pajak, tetapi banyak dari mereka masih berada dalam posisi rentan untuk kembali jatuh ke kelompok rentan miskin apabila terjadi guncangan ekonomi atau biaya kesehatan tak terduga. Tanpa jaring pengaman yang memadai dan penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas, mobilitas sosial ke atas menjadi tersendat.

Lantas, langkah strategis apa yang perlu ditempuh untuk menjembatani kesenjangan antara angka pertumbuhan makro dan kesejahteraan riil masyarakat? Pertama, pemerintah perlu mendorong transformasi struktural yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja formal bernilai tambah tinggi. Hilirisasi industri dan penguatan sektor manufaktur tidak boleh hanya padat modal, tetapi juga harus mampu menyerap tenaga kerja lokal secara luas. Kedua, perluasan akses jaminan sosial ketenagakerjaan dan pembiayaan produktif bagi pekerja informal harus dipermudah agar mereka memiliki bantalan ekonomi saat menghadapi risiko usaha maupun fluktuasi harga.

Ketiga, pengendalian inflasi daerah, terutama pada komoditas pangan pokok, harus terus dijaga melalui perbaikan rantai pasok dan konektivitas antarwilayah. Sebagaimana ditekankan oleh Mankiw (2021), stabilitas harga merupakan prasyarat utama dalam menjaga daya beli riil masyarakat serta menciptakan iklim investasi yang sehat. Dengan mengendalikan inflasi pangan, ruang fiskal rumah tangga kelas menengah dan bawah akan lebih longgar untuk dibelanjakan pada sektor produktif lainnya, seperti pendidikan dan peningkatan keterampilan.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur dari tingginya grafik pertumbuhan PDB semata. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang inklusif yang mampu mengubah pekerja informal menjadi lebih terlindungi, menjaga ketahanan daya beli kelas menengah, dan memastikan bahwa setiap persen pertumbuhan benar-benar terasa di meja makan masyarakat.

Oleh: Zaskia Ramadani 

Kontribusi Tulisan: Kontributor

Artikel ini merupakan kiriman pengguna yang diterbitkan melalui DBN.co.id. Isi tulisan menjadi tanggung jawab penulis, dengan tetap mengikuti kebijakan editorial dan ketentuan moderasi redaksi. Publikasi tidak menjadikan pengirim sebagai anggota atau perwakilan resmi Distrik Banten News.

Imigrasi Bongkar Pelanggaran TKA di Ciwandan, 17 WN China Dideportasi
Artikel Selanjutnya

Imigrasi Bongkar Pelanggaran TKA di Ciwandan, 17 WN China Dideportasi

Berikan Opinimu

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE