Daftar isi [Tampilkan]
Setiap musim pemilu dan pilkada, pola ceritanya hampirselalu sama. Ada ASN yang tertangkap kamera hadir di acara kampanye, atau mengunggah foto dengan pose jari tertentu. Bawaslu bergerak, sanksi dijatuhkan, berita ramai tiga hari, lalu hilang. Kita seolah sudah puas dengan versi cerita ini: ada pegawai yang nakal, dia dihukum, selesai.
Penulis tidak yakin ceritanya sesederhana itu. Pertanyaan yang jarang diajukan adalah siapa yang berada di atas pegawai itu, dan apa yang ia lakukan sepanjang masa menjelang pemilihan.
Kerangka Hukum Netralitas ASN: Norma yang Sudah Memadai
Soal landasan hukum, kita tidak kekurangan. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menjadikan netralitas sebagai salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, dan kewajiban menjaga netralitas ditegaskan lagi bagi setiap pegawai. Untuk urusan pemilu, Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 melarang pejabat negara, pejabat struktural, pejabat fungsional, dan ASN melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Jadi kalau ada yang bertanya apakah ASN boleh ikut kampanye, jawabannya selesai di bacaan pertama. Tidak boleh.
Masalahnya, aturan yang jelas tidak otomatis menghasilkan birokrasi yang bersih. Selama ini larangan terdengar sangat keras ke arah bawah, ke pegawai yang berada di ujung rantai perintah. Sementara itu, orang yang memegang kunci karier mereka jarang disorot dengan intensitas yang sama.
Relasi Kuasa dalam Manajemen Kepegawaian dan Tekanan terhadap Netralitas
Bayangkan seorang kepala bidang di sebuah dinas kabupaten. Ia paham betul aturan netralitas dan mungkin sudah sering ikut sosialisasinya. Lalu menjelang pilkada, atasannya mulai bertanya siapa saja yang sepemahaman dengannya. Tidak ada surat perintah dan tidak ada kata-kata kasar. Hanya ada isyarat yang cukup jelas: yang ikut acara pasti diingat, yang absen juga pasti diingat.
Ini hanya ilustrasi, tetapi penulis yakin siapa pun yang pernah bekerja atau meneliti di lingkungan pemda mengenali polanya. Di situlah letak persoalannya. Kepala daerah memang memegang kewenangan penting dalam manajemen kepegawaian, dan itu sah, karena pemerintahan butuh kepemimpinan. Tetapi kewenangan yang sah bisa berubah menjadi alat tekan ketika mutasi, promosi, dan penempatan jabatan lebih ditentukan oleh siapa yang dianggap “aman” daripada siapa yang paling mampu. Kalau itu yang terjadi, pegawai dihadapkan pada pilihan yang tidak adil: menaati hukum dengan risiko dipinggirkan, atau menuruti atasan dengan risiko disanksi. Dan pada akhirnya yang kena sanksi biasanya yang paling bawah. Efeknya serius, pegawai belajar bahwa loyalitas kepada orang lebih menyelamatkan daripada kepatuhan pada aturan. Padahal loyalitas ASN seharusnya diarahkan kepada negara, konstitusi, dan pelayanan publik, bukan kepada siapa pun yang kebetulan duduk di kursi jabatan politik lima tahun itu.
Ketimpangan Penegakan Hukum: Pegawai Diperiksa, Pemberi Perintah Terlewat
Penulis tidak sedang membela ASN yang melanggar. Tekanan tidak menghapus tanggung jawab, dan aparatur yang terbukti ikut politik praktis memang harus diperiksa dan ditindak. Itu tidak perlu diperdebatkan. Yang penulis persoalkan adalah cara kita memeriksa ketika ada pelanggaran, pemeriksaan semestinya juga bertanya apakah ada perintah, dorongan, atau intervensi dari pejabat yang berwenang. Pasal 282 dan 283 UU Pemilu tidak hanya menyasar ASN, tetapi juga pejabat yang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Artinya, hukum sebenarnya sudah menyediakan pintu untuk menjangkau mereka yang memegang kekuasaan. Pertanyaannya, seberapa sering pintu itu dibuka?
Penegakan hukum yang hanya sanggup menjangkau yang lemah akan kehilangan wibawanya. Orang tidak akan melihatnya sebagai keadilan, melainkan sebagai pilihan sasaran yang paling gampang.
