Daftar isi [Tampilkan]
Memperberat sanksi bagi ASN mungkin terdengar tegas, tetapi penulis ragu itu menyentuh akarnya. Orang yang ditekan tidak akan berhenti ditekan hanya karena ancaman hukumannya dinaikkan. Ada beberapa hal yang menurut penulis lebih mendasar.
Pertama, soal jabatan. Pengangkatan, mutasi, dan promosi harus bisa dipertanggungjawabkan lewat kompetensi, kualifikasi, dan kinerja, dengan catatan yang terbuka untuk diperiksa. Selama keputusan kepegawaian masih bisa dibaca sebagai hadiah atau hukuman politik, netralitas akan tetap menjadi barang mahal.
Kedua, pengawasan harus menghadap ke dua arah. Pejabat yang punya kewenangan atas kepegawaian perlu diawasi sama telitinya dengan pegawai yang bekerja di bawahnya.
Ketiga, harus ada perlindungan nyata bagi ASN yang menolak perintah yang melanggar aturan. Menolak jangan sampai berarti dimutasi ke tempat terpencil atau dibekukan kariernya. Perlindungan yang hanya ada di atas kertas tidak ada artinya bagi orang yang takut kehilangan jabatan.
Keempat, penegakan hukum harus konsisten. Siapa pun yang terbukti berperan dimintai pertanggungjawaban sesuai perannya, tanpa melihat jabatannya.
Reformasi birokrasi tidak akan jauh melangkah kalau yang berubah hanya perilaku pegawai, sedangkan cara kekuasaan memperlakukan birokrasi tetap sama.
Penutup
Netralitas ASN bukan persoalan kekosongan norma. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN telah menempatkannya sebagai asas, sedangkan UU Pemilu telah mengatur larangan keberpihakan bagi pejabat dan aparatur. Persoalan yang lebih mendasar terletak pada ketimpangan penegakannya: larangan bekerja kuat terhadap pegawai di tingkat bawah, tetapi lemah menjangkau pejabat yang memegang kewenangan atas karier mereka. Jika pola ini terus berlangsung, penegakan netralitas berisiko dipahami sebagai penghukuman terhadap pihak yang paling rentan, bukan sebagai upaya melindungi sistem merit.
Karena itu, setidaknya ada tiga langkah yang perlu dipertimbangkan. Pertama , setiap pemeriksaan dugaan pelanggaran netralitas semestinya menelusuri kemungkinan adanya perintah, dorongan, atau tekanan dari atasan atau pejabat pembina kepegawaian, tidak berhenti pada pegawai yang kebetulan terlihat melanggar. Kedua , keputusan mutasi, promosi, dan penempatan jabatan pada masa tahapan pemilu dan pilkada perlu dapat diuji dan diawasi berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Ketiga , harus tersedia mekanisme perlindungan yang nyata bagi ASN yang menolak perintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penolakan tidak berujung pada pemindahan atau hambatan karier.
