Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat melalui kegiatan seperti demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Indonesia telah mengesahkan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 19 kovenan tersebut mengakui hak setiap orang untuk memiliki pendapat dan menyampaikan ekspresi, termasuk mencari, menerima, serta memberikan informasi dan gagasan.
Dalam perkembangan teknologi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur aktivitas masyarakat di ruang digital. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
Ketentuan mengenai aktivitas elektronik perlu dipahami secara cermat. Tidak setiap kritik atau komentar negatif secara otomatis merupakan tindak pidana. Penilaian hukum harus didasarkan pada unsur perbuatan, ketentuan yang berlaku, dan konteks peristiwa yang bersangkutan.
Peran Pendidikan Hukum dalam Membangun Kesadaran Berpendapat
Pendidikan hukum memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya. Pengetahuan mengenai hukum membantu seseorang mengetahui bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak yang dilindungi, tetapi pelaksanaannya juga memiliki tanggung jawab.
Pemahaman tersebut dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan perguruan tinggi. Dalam kegiatan pembelajaran, misalnya, mahasiswa perlu diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan mempertahankan argumennya berdasarkan alasan yang jelas.
Dengan adanya pemahaman hukum, masyarakat diharapkan tidak hanya berani menyampaikan pendapat, tetapi juga mampu membedakan antara kritik, penghinaan, ancaman, dan penyebaran informasi yang tidak benar.