Senin, 16 November 2026

Kebebasan Berpendapat dalam Negara Hukum: Antara Hak Individu, Etika Berekspresi, dan Batasan Hukum

DBN.CO.ID Sabtu, 14 November 2026 | 08:43 WIB
BAGIKAN:
Kebebasan Berpendapat dalam Negara Hukum: Antara Hak Individ...
0
Kebebasan Berpendapat dalam Negara Hukum: Antara Hak Individu, Etika Berekspresi, dan Batasan Hukum
Peraturan perundang-undangan Indonesia dan instrumen hukum internasional, meliputi UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 9 Tahun 1998, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta peraturan terkait ITE dan KUHP.

Oleh karena itu, setiap pengguna media sosial perlu membiasakan diri untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Kebebasan berekspresi di ruang digital tetap harus memperhatikan etika dan ketentuan hukum.

Batasan Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum

Meskipun dijamin sebagai hak konstitusional, kebebasan berpendapat bukanlah hak yang dapat digunakan tanpa batas. Pasal 28J UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk tujuan yang dibenarkan dalam masyarakat demokratis.

Pembatasan tersebut diperlukan agar kebebasan seseorang tidak menghilangkan hak dan perlindungan yang dimiliki orang lain.

Contohnya, seseorang bebas menyampaikan kritik terhadap suatu produk atau pelayanan. Akan tetapi, ia tetap harus menghindari ancaman, penyebaran informasi palsu, atau tuduhan yang tidak berdasar.

Dengan demikian, batasan hukum tidak seharusnya dipahami sebagai penghapusan hak untuk berpendapat, melainkan sebagai aturan agar pelaksanaan hak tersebut tetap menghormati kepentingan bersama.

Perlindungan Kebebasan Berpendapat dalam Hukum Nasional

Perlindungan kebebasan berpendapat di Indonesia tidak hanya diatur dalam UUD 1945, tetapi juga melalui beberapa peraturan perundang-undangan.

Kontribusi Tulisan: Kontributor
Atribusi: UUD 1945 – JDIH DPR RI

Artikel ini merupakan kiriman pengguna yang diterbitkan melalui DBN.co.id. Isi tulisan menjadi tanggung jawab penulis, dengan tetap mengikuti kebijakan editorial dan ketentuan moderasi redaksi. Publikasi tidak menjadikan pengirim sebagai anggota atau perwakilan resmi Distrik Banten News.

Sumber Berita: UUD 1945 – JDIH DPR RI Naskah UUD 1945⁠
Media Lokal Pertanyakan Kerja Sama Publikasi Pemkab Purwakarta, Minta Transparansi dan Kesetaraan
Artikel Selanjutnya

Media Lokal Pertanyakan Kerja Sama Publikasi Pemkab Purwakarta, Minta Transparansi dan Kesetaraan

Berikan Opinimu

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE

Terkini