Oleh karena itu, setiap pengguna media sosial perlu membiasakan diri untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Kebebasan berekspresi di ruang digital tetap harus memperhatikan etika dan ketentuan hukum.
Batasan Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum
Meskipun dijamin sebagai hak konstitusional, kebebasan berpendapat bukanlah hak yang dapat digunakan tanpa batas. Pasal 28J UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk tujuan yang dibenarkan dalam masyarakat demokratis.
Pembatasan tersebut diperlukan agar kebebasan seseorang tidak menghilangkan hak dan perlindungan yang dimiliki orang lain.
Contohnya, seseorang bebas menyampaikan kritik terhadap suatu produk atau pelayanan. Akan tetapi, ia tetap harus menghindari ancaman, penyebaran informasi palsu, atau tuduhan yang tidak berdasar.
Dengan demikian, batasan hukum tidak seharusnya dipahami sebagai penghapusan hak untuk berpendapat, melainkan sebagai aturan agar pelaksanaan hak tersebut tetap menghormati kepentingan bersama.
Perlindungan Kebebasan Berpendapat dalam Hukum Nasional
Perlindungan kebebasan berpendapat di Indonesia tidak hanya diatur dalam UUD 1945, tetapi juga melalui beberapa peraturan perundang-undangan.