Senin, 16 November 2026

Kebebasan Berpendapat dalam Negara Hukum: Antara Hak Individu, Etika Berekspresi, dan Batasan Hukum

DBN.CO.ID Sabtu, 14 November 2026 | 08:43 WIB
BAGIKAN:
Kebebasan Berpendapat dalam Negara Hukum: Antara Hak Individ...
0
Kebebasan Berpendapat dalam Negara Hukum: Antara Hak Individu, Etika Berekspresi, dan Batasan Hukum
Peraturan perundang-undangan Indonesia dan instrumen hukum internasional, meliputi UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 9 Tahun 1998, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta peraturan terkait ITE dan KUHP.

Sebagai contoh, seorang mahasiswa tidak setuju dengan keputusan kelompok mengenai pembagian tugas. Ia berhak menyampaikan alasan dan memberikan usulan pembagian yang dianggap lebih adil. Perbedaan tersebut seharusnya diselesaikan melalui diskusi, bukan dengan saling merendahkan.

Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat dapat diterapkan melalui komunikasi yang terbuka dan saling menghargai.

 Perbedaan Pendapat sebagai Bagian dari Kehidupan Demokrasi

Perbedaan pendapat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan demokrasi. Dalam masyarakat yang memiliki beragam latar belakang, kesamaan pandangan bukanlah sesuatu yang harus dipaksakan.

Setiap orang memiliki hak untuk mempertahankan pendapatnya selama tetap menghormati hak orang lain. Perbedaan pandangan justru dapat menjadi kesempatan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas terhadap suatu persoalan.

Contohnya, dalam sebuah organisasi mahasiswa, terdapat perbedaan pendapat mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebagian anggota menginginkan kegiatan sosial, sedangkan anggota lainnya mengusulkan kegiatan akademik. Melalui musyawarah, setiap anggota dapat menyampaikan alasan dan mencari keputusan yang dapat diterima bersama.

Dengan demikian, demokrasi tidak hanya berkaitan dengan kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga kemampuan menerima dan menghargai perbedaan.

 Etika dalam Menyampaikan Pendapat

Kontribusi Tulisan: Kontributor
Atribusi: UUD 1945 – JDIH DPR RI

Artikel ini merupakan kiriman pengguna yang diterbitkan melalui DBN.co.id. Isi tulisan menjadi tanggung jawab penulis, dengan tetap mengikuti kebijakan editorial dan ketentuan moderasi redaksi. Publikasi tidak menjadikan pengirim sebagai anggota atau perwakilan resmi Distrik Banten News.

Sumber Berita: UUD 1945 – JDIH DPR RI Naskah UUD 1945⁠
Media Lokal Pertanyakan Kerja Sama Publikasi Pemkab Purwakarta, Minta Transparansi dan Kesetaraan
Artikel Selanjutnya

Media Lokal Pertanyakan Kerja Sama Publikasi Pemkab Purwakarta, Minta Transparansi dan Kesetaraan

Berikan Opinimu

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE

Terkini