Senin, 16 November 2026

Kebebasan Berpendapat dalam Negara Hukum: Antara Hak Individu, Etika Berekspresi, dan Batasan Hukum

DBN.CO.ID Sabtu, 14 November 2026 | 08:43 WIB
BAGIKAN:
Kebebasan Berpendapat dalam Negara Hukum: Antara Hak Individ...
0
Kebebasan Berpendapat dalam Negara Hukum: Antara Hak Individu, Etika Berekspresi, dan Batasan Hukum
Peraturan perundang-undangan Indonesia dan instrumen hukum internasional, meliputi UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 9 Tahun 1998, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta peraturan terkait ITE dan KUHP.

Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat di Indonesia

Kebebasan berpendapat memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, pelaksanaan hak dan kebebasan setiap orang harus berjalan berdasarkan hukum.

Selain itu, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F juga memberikan hak kepada setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh, serta menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia.

Jaminan tersebut diperkuat melalui Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan maupun tulisan.

Dengan adanya ketentuan tersebut, kebebasan berpendapat bukan sekadar kebiasaan dalam kehidupan sosial, melainkan hak yang memiliki perlindungan hukum.

Kebebasan Berpendapat dalam Kehidupan Sehari-hari

Kebebasan berpendapat dapat ditemukan dalam berbagai kegiatan sederhana. Contohnya, seorang mahasiswa yang menyampaikan pendapat ketika diskusi kelas, anggota organisasi yang memberikan saran dalam rapat, dan konsumen yang menyampaikan penilaian terhadap kualitas suatu produk.

Dalam situasi tersebut, setiap orang memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangannya berdasarkan pengalaman dan pemahamannya masing-masing.

Kontribusi Tulisan: Kontributor
Atribusi: UUD 1945 – JDIH DPR RI

Artikel ini merupakan kiriman pengguna yang diterbitkan melalui DBN.co.id. Isi tulisan menjadi tanggung jawab penulis, dengan tetap mengikuti kebijakan editorial dan ketentuan moderasi redaksi. Publikasi tidak menjadikan pengirim sebagai anggota atau perwakilan resmi Distrik Banten News.

Sumber Berita: UUD 1945 – JDIH DPR RI Naskah UUD 1945⁠
Media Lokal Pertanyakan Kerja Sama Publikasi Pemkab Purwakarta, Minta Transparansi dan Kesetaraan
Artikel Selanjutnya

Media Lokal Pertanyakan Kerja Sama Publikasi Pemkab Purwakarta, Minta Transparansi dan Kesetaraan

Berikan Opinimu

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE

Terkini