Equality Before the Law: Ketimpangan Penegakan Hukum di Indonesia, “Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas”

Hukum seharusnya menjadi alat untuk menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa memandang status sosial, jabatan, maupun kekayaan seseorang. Dalam prinsip hukum, dikenal istilah equality before the law yang berarti setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Namun, jika melihat kondisi penegakan hukum di Indonesia, prinsip tersebut masih menjadi persoalan yang terus dipertanyakan.

Ungkapan “tajam ke bawah, tumpul ke atas” seolah sudah menjadi gambaran yang melekat pada wajah hukum di Indonesia. Istilah ini muncul dari anggapan bahwa masyarakat kecil cenderung lebih mudah berhadapan dengan proses hukum, sementara mereka yang memiliki kekuasaan atau kekayaan terkadang terlihat mendapatkan perlakuan berbeda. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai apakah hukum benar-benar berlaku sama bagi seluruh warga negara.

Hukum yang Seharusnya Berlaku Sama bagi Semua Orang

Prinsip equality before the law bukan sekadar istilah dalam dunia hukum, melainkan bagian penting dari negara yang menjunjung tinggi keadilan. Di Indonesia, prinsip ini telah ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum tanpa adanya perlakuan istimewa berdasarkan kedudukan tertentu.

Sayangnya, kenyataan di lapangan sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan prinsip tersebut. Masyarakat kecil yang melakukan pelanggaran dapat dengan cepat menjadi perhatian publik dan menghadapi proses hukum, sementara kasus yang melibatkan pihak berpengaruh terkadang memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan keseriusan penanganannya. Bukan berarti setiap orang yang memiliki kekuasaan pasti mendapatkan keistimewaan, tetapi perbedaan penanganan yang menjadi sorotan publik menunjukkan bahwa konsistensi penegakan hukum masih perlu diperbaiki.

Ketika Kekuasaan dan Uang Dipertanyakan dalam Penegakan Hukum

Salah satu persoalan yang membuat keadilan sulit dipercaya adalah adanya dugaan bahwa kekuasaan dan uang dapat memengaruhi proses hukum. Padahal, penegakan hukum seharusnya berjalan berdasarkan aturan, bukti, dan fakta yang ditemukan, bukan berdasarkan siapa yang sedang berhadapan dengan hukum. Ketika proses hukum dipengaruhi kepentingan pribadi, tekanan pihak tertentu, atau penyalahgunaan wewenang, keadilan berisiko tidak lagi menjadi tujuan utama.

Persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari integritas aparat penegak hukum yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan aturan. Ketika masyarakat melihat adanya ketimpangan dalam penanganan perkara, kepercayaan terhadap lembaga hukum perlahan dapat menurun. Muncul anggapan bahwa keadilan lebih mudah diperoleh oleh mereka yang memiliki uang dan kekuasaan, sedangkan masyarakat kecil harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan hak yang sama.