Irjen Ahrie Sonta Dijatuhi Sanksi PTDH, Polri Tegaskan Setiap Pelanggaran Harus Dipertanggungjawabkan

JAKARTA, DBN.CO.ID – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (AS) setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam kasus penyadapan ilegal.

Dikutip dari tayangan Polri TV pada Rabu, (11/11/26). Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa sidang kode etik telah memutuskan dua jenis sanksi terhadap Ahrie Sonta, yakni sanksi etika dan sanksi administratif.

"Dalam sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar diputuskan, yang pertama sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri," ujar Johnny. Selasa, (10/11/26). 

Keputusan tersebut merupakan bentuk penegakan kode etik terhadap anggota kepolisian yang dinyatakan melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Johnny menegaskan bahwa setiap anggota Polri wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran.

"Siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Menurut Johnny, penegakan aturan internal tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar, tetapi juga menjadi bagian dari evaluasi untuk menjaga profesionalisme institusi.

Ia menekankan bahwa integritas merupakan salah satu prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh personel kepolisian.

"Ini merupakan wujud Polri dalam melakukan evaluasi, menjaga integritas institusi, serta memelihara kepercayaan masyarakat melalui penegakan aturan yang objektif, transparan, dan akuntabel," ujarnya.

Berkaitan dengan Dugaan Penyadapan Ilegal

Perkara yang menjerat Ahrie Sonta berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan akses terhadap perangkat teknologi kepolisian dalam kasus penyadapan ilegal.

Dalam proses pemeriksaan etik, majelis menilai adanya pelanggaran terhadap ketentuan profesi kepolisian sehingga menjatuhkan sanksi berat berupa PTDH.

Putusan tersebut menjadi bagian dari proses pertanggungjawaban internal terhadap anggota Polri yang diduga menyalahgunakan kewenangan dalam menjalankan tugas.

Meski demikian, sanksi etik berbeda dengan pertanggungjawaban pidana. Setiap dugaan tindak pidana tetap harus dibuktikan melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Polri Tekankan Integritas dan Akuntabilitas

Melalui keterangan yang disiarkan Polri TV, kepolisian menegaskan bahwa penegakan kode etik harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan setiap anggota kepolisian menjalankan kewenangannya sesuai aturan.

Polri juga menekankan bahwa pangkat maupun jabatan tidak dapat menjadi alasan bagi seseorang untuk menghindari pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Sementara itu, Ahrie Sonta dilaporkan mengajukan banding atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat yang dijatuhkan dalam sidang kode etik.

Dengan demikian, putusan tersebut masih dapat diperiksa melalui mekanisme banding sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.