Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan hutan dan sumber daya alam yang sangat besar. Hutan bukan hanya menjadi bagian penting dari ekosistem, tetapi juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat dan berbagai makhluk hidup. Namun, kekayaan alam tersebut masih menghadapi ancaman serius akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Kebakaran hutan bukanlah persoalan baru di Indonesia. Hampir setiap tahun, peristiwa serupa kembali terjadi dan menimbulkan berbagai dampak bagi lingkungan maupun masyarakat. Hingga November 2026, kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perhatian karena sejumlah wilayah masih membutuhkan penanganan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebakaran hutan bukan sekadar persoalan lingkungan biasa, melainkan masalah serius yang membutuhkan perhatian dan penanganan berkelanjutan.
Dampak kebakaran hutan juga tidak hanya dirasakan oleh lingkungan. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan terdampak harus menghadapi ancaman kabut asap, gangguan aktivitas sehari-hari, hingga menurunnya kualitas udara. Selain itu, kebakaran hutan dapat merusak habitat satwa dan mengganggu keseimbangan ekosistem yang membutuhkan waktu lama untuk dipulihkan.
Jika dilihat dari sudut pandang hukum, persoalan ini sebenarnya telah memiliki landasan pengaturan yang cukup jelas. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa lingkungan yang sehat merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Dengan demikian, perlindungan lingkungan bukan hanya persoalan kepedulian sosial, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah juga mengatur larangan pembakaran lahan. Dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Ketentuan ini menjadi salah satu dasar hukum untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembakaran lahan.
Namun, keberadaan peraturan saja tidak cukup apabila tidak diikuti dengan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap indikasi kebakaran ditindaklanjuti dengan cepat, baik melalui pemadaman, pemeriksaan lapangan, maupun penyelidikan terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab. Apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum, penindakan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa membedakan apakah pelakunya masyarakat biasa maupun perusahaan yang memiliki kepentingan ekonomi.
Persoalan kebakaran hutan di Indonesia memperlihatkan bahwa perlindungan lingkungan masih membutuhkan perhatian yang lebih serius. Berbagai upaya penanganan memang telah dilakukan, seperti pengerahan petugas pemadam, operasi udara, dan pemantauan titik panas. Akan tetapi, upaya tersebut perlu diimbangi dengan pencegahan yang lebih kuat agar kebakaran tidak terus berulang setiap tahun.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah tanggung jawab pihak-pihak yang memiliki izin untuk mengelola kawasan hutan maupun perkebunan. Pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan harus dilakukan secara ketat. Apabila suatu perusahaan terbukti melakukan pembakaran atau melalaikan kewajiban pengendalian kebakaran sesuai ketentuan hukum, maka harus ada pertanggungjawaban yang jelas. Jangan sampai kerusakan lingkungan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, sementara pihak yang bertanggung jawab tidak mendapatkan konsekuensi hukum yang semestinya.
Pemerintah tidak cukup hanya hadir ketika kebakaran sudah terjadi. Langkah pencegahan, pengawasan terhadap kawasan rawan kebakaran, transparansi informasi, serta penegakan hukum harus menjadi bagian utama dari kebijakan perlindungan lingkungan. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang terbuka mengenai kondisi kebakaran dan tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah.
Pada akhirnya, kebakaran hutan bukan hanya tentang pohon yang terbakar atau lahan yang rusak, tetapi juga tentang hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan sehat. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak tersebut. Oleh karena itu, penanganan kebakaran hutan harus dilakukan secara serius, konsisten, dan disertai pertanggungjawaban hukum. Jangan sampai kekayaan alam yang seharusnya menjadi warisan bagi generasi mendatang justru terus mengalami kerusakan akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.
