Nilai kontrak awalnya sebesar Rp47.165.742.000. Pekerjaan tersebut dilaksanakan PT Arkindo selaku pemenang lelang, dengan jangka waktu 210 hari kalender sampai 30 Desember 2024.
Kontrak tersebut tertuang dalam Dokumen Kontrak Nomor 187/E4.5.3/10/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani B.K selaku PPK dan D.W.R selaku penyedia jasa.
Dalam perjalanan, terdapat addendum pekerjaan tambah kurang yang mengubah nilai kontrak menjadi Rp52.484.000.000, dengan jangka waktu pelaksanaan menjadi 231 hari kalender atau sampai 20 Januari 2025.
Nur Sriahyawijaya mengungkapkan, D.W.R diduga menggunakan sejumlah dokumen jaminan yang tidak sah atau palsu yang diterbitkan atas nama Bank BRI Tbk dan Bank Mandiri.
Dokumen tersebut meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan untuk kontrak perubahan, jaminan pembayaran 100 persen, jaminan retensi, serta revisi jaminan pembayaran.
Sementara itu, B.K selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi terhadap keabsahan dokumen jaminan tersebut kepada pihak bank sebelum penandatanganan kontrak.
Lebih lanjut, kata Nur, pekerjaan yang dilakukan D.W.R diduga mengalami deviasi minus sehingga tidak dapat diselesaikan sesuai ketentuan kontrak. Bobot pekerjaan yang terpasang hanya mencapai 75,34 persen, sehingga terdapat kekurangan bobot sebesar 24,66 persen.
Meski demikian, B.K selaku PPK tetap merealisasikan pembayaran sebesar 100 persen dari nilai kontrak kepada D.W.R, padahal progres fisik pekerjaan saat pembayaran baru mencapai 75,34 persen.