Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, masyarakat dapat kehilangan keyakinan bahwa hukum benar-benar mampu melindungi semua orang. Padahal, kepercayaan publik merupakan salah satu hal penting dalam menjaga keberlangsungan sistem hukum di sebuah negara. Hukum yang kehilangan kepercayaan masyarakat akan sulit menjalankan fungsinya sebagai pelindung sekaligus pemberi kepastian dan keadilan.
Mewujudkan Hukum yang Adil, Bukan Sekadar Tegas
Untuk memperbaiki persoalan tersebut, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, profesional, dan tidak tebang pilih. Aparat penegak hukum perlu menjaga integritas serta berani bertindak tanpa dipengaruhi tekanan dari pihak mana pun. Selain itu, pengawasan terhadap lembaga penegak hukum juga harus diperkuat agar setiap proses berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya penegakan hukum. Sikap kritis terhadap berbagai persoalan hukum diperlukan agar penyimpangan tidak dianggap sebagai sesuatu yang biasa, tetapi pengawasan tersebut harus tetap mengutamakan fakta dan tidak terburu-buru menghakimi seseorang sebelum proses hukum selesai. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang menerima keputusan hukum, tetapi juga ikut mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih baik.
Pada akhirnya, equality before the law tidak boleh hanya menjadi prinsip yang tertulis dalam peraturan, tetapi harus benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan tidak seharusnya bergantung pada siapa seseorang, berapa banyak hartanya, atau seberapa tinggi jabatannya. Sebab, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil di hadapan hukum.
Refleksi: Akar Masalah dan Arah Reformasi Penegakan Hukum
Menurut penulis, akar masalah penegakan hukum di Indonesia bukan terletak pada jumlah peraturan, melainkan pada cara aturan itu diterapkan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 sudah menjamin kesetaraan di hadapan hukum. Tantangannya ada pada pelaksanaan.
Reformasi tidak akan membuahkan hasil jika hanya berhenti pada pengesahan aturan baru atau perubahan struktur kelembagaan. Reformasi yang sesungguhnya harus berani membenahi budaya hukum, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), memperkuat integritas aparat, dan menjaga agar lembaga penegak hukum tetap profesional tanpa tunduk pada tekanan pihak berkepentingan.
