Kali Angke Menyempit dan Dangkal, Banjir Terus Mengancam Permukiman Warga

TANGERANG -  Pendangkalan dan penyempitan aliran Kali Angke menjadi dua persoalan utama yang diduga memperparah banjir di wilayah Tangerang hingga Jakarta Barat. Kondisi tersebut membuat kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan air semakin terbatas, terutama saat intensitas hujan meningkat.

Persoalan itu terungkap dalam peninjauan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bersama Gubernur Banten Andra Soni yang menyusuri Kali Angke menggunakan perahu karet, Jumat (30/10/2026).

Keduanya menempuh perjalanan sekitar 3,5 kilometer, dimulai dari bantaran Kali Angke di kawasan Perumahan Ciledug Indah 2, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, hingga Bendung Polor di Kembangan, Jakarta Barat.

Dari hasil peninjauan tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo mengidentifikasi adanya pendangkalan dasar sungai dan penyempitan badan sungai yang dinilai perlu segera ditangani.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menghambat aliran air dan mengurangi kemampuan Kali Angke dalam menampung debit air saat musim hujan.

“Pendangkalan harus kita tangani melalui normalisasi atau pendalaman sungai. Penyempitannya juga harus dibereskan agar kapasitas sungai bisa kembali seperti semula,” kata Dody.

Penanganan Kali Angke dinilai membutuhkan koordinasi lintas wilayah mengingat aliran sungai tersebut melintasi sejumlah kawasan permukiman padat penduduk di Tangerang dan Jakarta.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, upaya pengendalian banjir tidak dapat dilakukan secara parsial karena persoalan di satu wilayah dapat berdampak terhadap daerah lainnya.

Ia menjelaskan, sejumlah pekerjaan penanganan di bagian hulu Kali Angke telah menunjukkan perkembangan. Namun, masih terdapat titik-titik yang belum dilengkapi tanggul atau turap akibat kendala pembebasan lahan.

Kondisi tersebut membuat air sungai berpotensi melimpas ke kawasan permukiman ketika debit air meningkat.

“Penanganan ini harus dilakukan bersama. Ada pekerjaan yang menjadi kewenangan Kementerian PU, ada pula yang bisa dilakukan pemerintah kota dan provinsi. Prinsipnya, kita urai persoalannya satu per satu agar dampak banjir dan kerugian masyarakat bisa berkurang,” ujar Andra.

Pembebasan Lahan dan Normalisasi Sungai

Andra mengungkapkan, Pemerintah Kota Tangerang telah menyelesaikan pembebasan lahan sepanjang 600 meter untuk mendukung pekerjaan penanganan Kali Angke.

Setelah proses pembebasan lahan tersebut, pekerjaan fisik direncanakan akan ditangani oleh Kementerian PU.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Banten telah mengerahkan alat berat untuk membantu proses normalisasi aliran sungai.

Meski demikian, penanganan banjir masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama pada titik-titik penyempitan aliran dan kawasan yang belum memiliki perlindungan tanggul memadai.

Bendung Polor Diduga Hambat Aliran Air

Selain persoalan pendangkalan dan penyempitan sungai, pemerintah juga menyoroti keberadaan Bendung Polor di kawasan Kembangan, Jakarta Barat.

Bendung yang dibangun pada masa kolonial Belanda tersebut sebelumnya digunakan untuk mendukung sistem irigasi persawahan.

Namun, perubahan tata guna lahan dari kawasan pertanian menjadi permukiman padat penduduk membuat fungsi bendung tersebut dinilai perlu dikaji kembali.

Kementerian PU menyoroti struktur di bawah bendung yang diduga menghambat kelancaran aliran air.

Sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir, pemerintah berencana mengoordinasikan kemungkinan pembongkaran struktur tersebut bersama Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Rencana itu juga mencakup penyiapan jembatan sementara agar aktivitas dan mobilitas masyarakat tidak terganggu selama pelaksanaan pekerjaan.

Warga Mengaku Banjir Capai Dua Meter

Persoalan banjir akibat luapan Kali Angke telah lama dirasakan masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai.

Riani (55), warga Kembangan Selatan, Jakarta Barat, mengaku kawasan tempat tinggalnya kerap terendam banjir setiap musim hujan.

Bahkan, menurutnya, ketinggian air dapat mencapai dua meter sehingga mengganggu aktivitas warga dan melumpuhkan usaha kecil yang dijalankannya.

“Kalau musim hujan, hampir setiap bulan pasti banjir. Orang susah lewat, kendaraan juga sulit masuk. Kalau sudah banjir, saya otomatis tidak bisa berjualan,” tutur Riani.

Ia berharap pemerintah segera merealisasikan pekerjaan penanganan banjir agar masyarakat tidak terus menghadapi kerugian akibat luapan sungai.

Selain mengancam keselamatan dan kenyamanan warga, banjir yang berulang juga berdampak terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya para pedagang dan pelaku usaha kecil di sekitar kawasan terdampak.

Sampah Rumah Tangga Ikut Menyumbat Sungai

Dalam peninjauan tersebut, rombongan juga menemukan sejumlah tumpukan sampah rumah tangga yang menyumbat aliran Kali Angke.

Sampah yang ditemukan tidak hanya berupa limbah rumah tangga berukuran kecil, tetapi juga barang-barang besar seperti kasur dan bekas lemari.

Gubernur Andra Soni mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan ke sungai karena dapat memperburuk kondisi aliran air dan meningkatkan risiko banjir.

Menurutnya, upaya pengendalian banjir membutuhkan dukungan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, selain penanganan infrastruktur oleh pemerintah.

“Jangan sampai sungai yang seharusnya menjadi sahabat kita, justru berubah menjadi sumber bencana hanya karena tidak dirawat dan dijaga bersama,” pungkas Andra.

Penanganan pendangkalan, penyempitan aliran, dan evaluasi fungsi Bendung Polor menjadi sejumlah langkah yang tengah disiapkan pemerintah untuk mengurangi risiko banjir di sepanjang kawasan Kali Angke.