Namun, ada empat hal yang layak dicermati. Pertama, jarak antara kredit dan simpanan. Pertumbuhan DPK melambat dari 10,94 persen pada Agustus (Tesaloni, 2026a) menjadi 8,22 persen pada September, sementara kredit tumbuh 13,26 persen, di atas kisaran target 10–12 persen yang dipasang OJK untuk 2026 (“OJK: Kredit Perbankan,” 2026). Kredit yang melaju lebih cepat daripada simpanan hanya bisa dibiayai dengan menggerus kelebihan likuiditas atau mencari dana yang lebih mahal.
Kedua, komposisi. Kredit investasi tumbuh 23,20 persen dan kredit korporasi 21,31 persen, sedangkan di sisi simpanan, giro tumbuh 12,64 persen, tabungan 9,08 persen, dan deposito hanya 3,78 persen (Khaerunnisa, 2026). Kredit investasi pada umumnya berjangka panjang, sementara dana berjangka justru tumbuh paling lambat. Ini belum tentu masalah, sebab giro dan tabungan bisa berasal dari nasabah yang relatif setia. Tetapi ini sinyal agar uji perilaku dana dan uji ketahanan likuiditas diperkuat.
Ketiga, margin. BI-Rate dinaikkan dari 4,75 persen menjadi 5,75 persen pada Mei–Juni 2026 dan ditahan sejak itu, termasuk pada Oktober, ketika bank sentral memprioritaskan stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian global (“BI Rate Ditahan 5,75%,” 2026). NIM turun menjadi 4,31 persen pada Agustus 2026 dari 4,59 persen setahun sebelumnya (“NIM Bank Diproyeksikan Stabil,” 2026), dan return on assets (ROA) menjadi 2,43 persen dari 2,54 persen (“Dilema kala Kredit Ngebut,” 2026). Penelitian atas 16 bank tercatat periode 2020–2024 menemukan korelasi negatif signifikan antara NPL dan NIM (r = −0,562) (Agussya et al., 2026). Artinya, bila mutu kredit memburuk, margin yang sudah tipis akan kian tertekan. NPL adalah indikator yang datang terlambat, sehingga angka rendah hari ini belum menjamin mutu kredit yang baru tumbuh cepat.
Keempat, kecepatan. Teknologi digital memangkas waktu yang dibutuhkan kepercayaan untuk runtuh. Silicon Valley Bank menerima permintaan penarikan sekitar 42 miliar dolar AS dalam delapan jam pada 9 Maret 2023, hampir seperempat dari total simpanannya (California Department of Financial Protection and Innovation [DFPI], 2023). Bank sentral Amerika Serikat menyimpulkan bahwa dewan direksi dan manajemen bank itu gagal mengelola risikonya sendiri (Board of Governors of the Federal Reserve System, 2023). Di Indonesia, ingatan 1997 masih relevan: Bank Indonesia (2010) mencatat penutupan 16 bank pada November 1997 diikuti aksi rush masyarakat. Awal November ini pun menjadi pengingat betapa cepat isu menyebar. Keluhan nasabah MNC Bank di media sosial tentang kendala transaksi dan penarikan dana segera mendapat perhatian OJK, yang menyatakan mendalami kondisi bank (“OJK Beri Perhatian Serius,” 2026), sementara bank membantah gangguan itu bersumber dari kesulitan likuiditas (Tesaloni, 2026b). Duduk perkaranya masih berkembang dan tak patut disimpulkan terburu-buru. Yang pasti, di era aplikasi, reputasi likuiditas dapat diuji dalam hitungan jam.
Disiplin di Tengah Kelonggaran
Bank Indonesia sedang membuka ruang. Mulai 1 November 2026, Giro Wajib Minimum (GWM) bank umum konvensional turun dari 9 persen menjadi 8 persen, lalu 7 persen pada 1 Desember, sedangkan untuk bank syariah dari 7,5 persen menjadi 5,5 persen (“Suntik Likuiditas Perbankan,” 2026). BI memperkirakan setiap penurunan 1 persen menambah likuiditas sekitar Rp90 triliun (“BI Ungkap Setiap Penurunan GWM,” 2026). Pelonggaran ini membantu, tetapi bukan pengganti disiplin internal. Pembagian peran pun jelas: BI menjaga stabilitas moneter dan makroprudensial, OJK mengawasi bank secara mikroprudensial, dan koordinasi bersama LPS serta Kementerian Keuangan berlangsung dalam kerangka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Republik Indonesia, 2023).
Bagi bank, saya mengajukan empat rekomendasi. Pertama, dahulukan rencana pendanaan sebelum target kredit. Target pertumbuhan semestinya diturunkan dari proyeksi DPK yang realistis dan sumber dana alternatif, bukan sebaliknya. Kedua, cocokkan jangka waktu. Kredit berjangka panjang sebaiknya ditopang pendanaan berjangka panjang, baik deposito, surat utang, maupun pinjaman, dan risiko suku bunga yang tersisa dilindungi lindung nilai. Ketiga, perlakukan cadangan likuiditas sebagai asuransi, bukan beban. Rencana pendanaan darurat (contingency funding plan), pemantauan penarikan dana yang nyaris waktu nyata, dan uji ketahanan dengan skenario penarikan cepat di kanal digital harus menjadi praktik harian, bukan dokumen kepatuhan. Keempat, jaga disiplin harga. Berebut dana mahal untuk membiayai kredit bermargin tipis hanya memindahkan masalah dari neraca hari ini ke laporan laba rugi esok hari. Penetapan harga kredit berbasis risiko jauh lebih sehat.
Bagi regulator, kelonggaran GWM sebaiknya disertai pemantauan konsentrasi pendanaan dan mutu kredit baru, serta komunikasi publik yang cepat dan jernih ketika isu likuiditas muncul.
