Di tengah hiruk-pikuk polemik dan berbagai isu yang memenuhi ruang media sosial, perhatian publik seolah semakin mudah teralihkan. Berbagai perdebatan menjadi konsumsi sehari-hari, sementara persoalan lingkungan yang menyangkut keberlangsungan hidup manusia justru berpotensi luput dari perhatian. Salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali terjadi di Kalimantan Timur.
Sungguh memprihatinkan ketika persoalan lingkungan hanya menjadi perhatian sesaat. Padahal, kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar persoalan api yang membakar pepohonan atau menghanguskan tanah.
Di balik peristiwa tersebut, terdapat ancaman terhadap keseimbangan ekosistem, kualitas udara, keanekaragaman hayati, serta kehidupan masyarakat yang bergantung pada lingkungan sekitarnya.
Berdasarkan pemberitaan ANTARA News Kalimantan Timur, selama 1–7 November 2026 tercatat sekitar 172 hektare lahan terbakar. Angka tersebut seharusnya menjadi peringatan bahwa persoalan karhutla belum selesai dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.
Namun, persoalan ini tidak berhenti pada penambahan luas lahan yang terbakar. BPBD Kalimantan Timur juga mencatat bahwa secara akumulatif, dampak karhutla telah mencapai 10.910 hektare dengan total 2.614 kejadian hingga awal November 2026. Sementara itu, penambahan selama November mencapai 57 kejadian.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa karhutla merupakan persoalan lingkungan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan, bukan sekadar respons ketika api mulai membesar.
Ada hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Seluruh penambahan luas area terbakar selama 1–7 November teridentifikasi berada di lahan masyarakat dan tidak mengenai kawasan hutan. Kondisi ini tetap tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil. Sebab, lahan masyarakat juga menjadi bagian dari ruang hidup yang memiliki fungsi ekologis dan sosial. Ketika lahan terbakar, masyarakat berpotensi menghadapi kerugian ekonomi, gangguan kesehatan akibat asap, serta kerusakan lingkungan di sekitarnya.
Pertanyaannya, mengapa kebakaran lahan terus berulang? Apakah langkah pencegahan sudah berjalan secara maksimal? Apakah pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan sudah dilakukan secara konsisten? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab melalui evaluasi yang terbuka dan berbasis data.
