Krisis Air Bersih di Banten: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah yang Belum Tuntas

Serang, November 2025 — Krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang menjadi perhatian serius masyarakat. Setiap musim kemarau, warga di beberapa kecamatan harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan air bersih.

Sebagian bahkan terpaksa membeli air dengan harga tinggi.

Kondisi ini ironis, mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar sekaligus hak setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab langsung dalam menjamin ketersediaan dan pemerataan layanan air bersih bagi seluruh masyarakat.

Namun dalam praktiknya, kebijakan tersebut belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Masih banyak wilayah yang belum terjangkau jaringan PDAM karena infrastruktur distribusi yang rusak, kapasitas air baku yang terbatas, serta minimnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.

Masalah ini diperparah dengan buruknya sistem distribusi PDAM dan lemahnya pengelolaan sumber daya air di tingkat daerah. Beberapa saluran pipa dilaporkan rusak dan belum diperbaiki, sementara debit air menurun akibat berkurangnya daerah resapan.

Dampaknya paling terasa bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mampu membeli air bersih dari pihak swasta.

Dalam kasus ini dapat dijelaskan menggunakan teori Selo Soemardjan , yang dimana menekankan pentingnya memahami perubahan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks krisis air bersih di Banten, perubahan sosial seperti urbanisasi dan modernisasi dapat mempengaruhi cara masyarakat lokal menghadapi krisis air bersih.

Dengan memahami perubahan sosial, kita dapat mengembangkan solusi yang lebih efektif untuk menghadapi krisis air bersih di Banten.